Baca Juga
DENPASAR - Tim Kuasa Hukum terdakwa RU, Timoteus Mordan, S.H., melaporkan penyidik ke Propam Polda Bali, Selasa (10/11/2026).
Tim Kuasa Hukum bakal mengangkat persoalan administrasi perpanjangan penahanan terdakwa II dalam perkara RU menjadi salah satu materi krusial, dalam pledoi.
Mengingat, surat pemberitahuan perpanjangan penahanan tertanggal 9 Mei 2026 disebut baru diterima keluarga terdakwa pada 2 Juni 2026.
Untuk itu, Timoteus Mordan bakal menindaklanjuti keterlambatan pemberitahuan tersebut menjadi dasar pengaduan.
Persoalan itu sangatlah penting, karena berkaitan dengan hak keluarga terdakwa untuk mengetahui perkembangan status hukum dan masa penahanan.
"Seharusnya surat tanggal 9 Mei itu ada pemberitahuan lagi terkait perpanjangan penahanan. Nah, terkait perpanjangan penahanan itu tidak diberikan. Disitulah menjadi alasan mendasar kenapa dilakukan pengaduan," kata Kuasa Hukum RU, Timoteus Mordan, SH., saat diwawancarai insan media di Polda Bali, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, rentang waktu antara tanggal surat dan penerimaan oleh keluarga menimbulkan persoalan tersendiri. Tanpa informasi yang jelas, keluarga dinilai kesulitan memperoleh kepastian mengenai status penahanan sekaligus menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh.
Meski demikian, Timoteus Mordan belum menyimpulkan persoalan tersebut sebagai bentuk ketidakprofesionalan aparat. Mereka masih menunggu perkembangan pengaduan dan pendalaman atas dokumen maupun fakta yang berkaitan dengan proses penahanan.
"Kalau dilihat dari faktanya, memang didalam surat itu tidak ada pemberitahuan. Tetapi, untuk menyimpulkan apakah ini masuk ketidakprofesionalan atau seperti apa, kami masih menunggu tahapan dan perkembangan selanjutnya," kata imoteus Mordan.
Bahkan, Timoteus Mordan memastikan persoalan tersebut sebagai bagian dari materi pembelaan RU. Argumentasi dalam pleidoi nantinya berdasarkan fakta persidangan, dokumen dan analisis hukum dari Tim Kuasa Hukum.
Timoteus Mordan juga mengungkapkan hasil pengembangan atas pengaduan tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menyusun argumentasi pembelaan.
"Didalam surat hasil pengembangan terkait pengaduan ini ditemukan cukup bukti. Sehingga kami perlu memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari materi pembelaan kami," tegas
Timoteus Mordan.
Tim Kuasa Hukum RU dijadwalkan mengajukan pleidoi pada Kamis (12/11/2026). Dalam agenda tersebut, mereka akan menyampaikan sejumlah argumentasi hukum, termasuk persoalan pemberitahuan perpanjangan penahanan yang disebut baru diterima keluarga hampir sebulan setelah surat diterbitkan.
Persoalan ini sekaligus menyoroti pentingnya aspek prosedural dalam penanganan perkara pidana, khususnya terkait transparansi administrasi penahanan dan pemenuhan hak terdakwa maupun keluarga untuk memperoleh informasi.
"Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur serta unsur ketidakprofesionalan dalam proses tersebut masih menunggu pendalaman dan hasil pemeriksaan pihak berwenang," tutupnya.
Pewarta: Ivan
Editor: Putu Wiguna
Posting Komentar